BJ Habibie Minta Sinergikan Kebudayaan dan Pendidikan
china gzh 2019-07-05

PRESIDEN ketiga Republik Indonesia yang juga pakar pesawat terbang, BJ Habibie, mengingatkan setiap individu agar ada sinergi antara pendidikan dan budaya. Sinergi pendidikan dan budaya perlu dijalin untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Permintaan Habibie itu disampaikan dalam orasi ilmiah peluncuran Habibie Institute for Public Policy and Governance (HIPPG), di Balai Sidang Univesitas Indonesia (UI), Kota Depok, Jawa Barat, Jalan Margonda Raya, Kelurahan Pondok Cina, Kecamatan Beji, Selasa (25/6).

Habibie mengatakan, setiap individu merupakan bagian intelektual yang memiliki banyak jaringan. Sebab, manusia sebagai mahluk yang berbudi harus menguasai pendidikan dan budaya. Karena itu, setiap individu harus bersinergi dengan keduanya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

"Masa depan bangsa Indonesia harus mengandalkan sumber daya manusia dan teknologi yang berkualitas. Bukan lagi sumber daya alam. Ada yang berpendidikan hebat tapi minus pembudayaan," ujar Habibie

Hadir dalam peluncuran HIPPG, Rektor UI Muhammad Anis, Dekan Fakultas Ilmu Administrasi UI Eko Prasojo.

Mantan menteri riset dan teknologi ini menyebutkan ada tiga karakter yang juga mesti dimiliki manusia. Ketiganya adalah kebudayaan, agama, dan pendidikan (KAP). "Saya harus jelaskan karena berkaitan dengan SDM yang bebas. Bebas yang bertanggung jawab dan berbudaya," papar Habibie.

Menurut Habibie, misi menyukseskan kebudayaan, agama, dan pendidikan individu harus berkonsentrasi untuk menghasilkan manusia-manusia yang berdaya unggul.

“Sebagai output-nya kita harus menjadi ujung tombak untuk memgembangkan sumber daya manusia yang berkualitas," ujar Habibie.

Di kesempatan terpisah, Kepala Kantor Hubungan Masyarakat dan Keterbukaan Informasi Publik Universitas Indonesia (Humas dan KIP UI), Rifelly Dewi Astuti, menerangkan latar belakang peluncuran HIPPG, adalah untuk menjawab tantangan bangsa berkenaan dengan pembentukan tata kelola pemerintahan Indonesia.

Menurut Rifelly, meski beberapa kebijakan inovatif telah dikukuhkan, namun pekerjaan rumah belum selesai, diantaranya perubahan lingkungan strategis yang dinamis, rendahnya kualitas kepemimpinan, kebijakan publik yang tidak adaptif, rendahnya akuntablitas tata kelola pemerintahan, dan rendahnya kualitas layanan publik merupakan tantangan besar bagi terwujdnya pemerintahan yang demokratis sesuai cita-cita reformasi Indonesia.  

Karena itulah, FIA UI berinisiasi membentuk sebuah lembaga yang fokus mengasistensi penguatan tata kelola pemerintahan demokratis, “ terang Rifelly (OL-6)